ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAU KONFLIK PERTANAHAN

Jurnal Mahasiswa S2 Zalmi Yulis

Abstract


Abstract

In illegal occupancy crime case of land besides applies Law Number, 51, PRP 1960, also quite a lot of alternative of applying of section of liable Criminal Law by investigator and publik prosecutor to defendants. All the things, depend on which deed in concrete fulfills elements Section Criminal law impinged. But to illegal occupancy case of land is having certificate happened in Kubu Raya Region, the its the accuseds only ensnared with Section 170 Criminal Law, either by police investigator and also public attorney. Its consequence, in The Mempawah First Court Decision Number: 332/Pid.B/2010/PN.MPW, the defendants only be fallen imprisonment each 1 (one) year, because assessed has proven validly and assures impinges Section 170 Criminal Law, which then strenghtened by Pontianak High Court Decision Number : 111/PID/2011/PTPTK Tangal 5 July 2011 and appellate court Number: 1659 K/Pid/2011, Decembers 21, 2011. Though, to the case its properly only worn Section 170 Criminal Law, also Section 389 and especially Section 263 Criminal Law which with reference to publication and usage of land Letter (SKT) No. 512/AG.210.2/SR date of 5 October 1985. 2. Based On Draft of Bill of Criminal Law the year 2010, formulation of Crushing Crime and goods mutilation at Chapter XXX in Section 644 up to Section 651. While forgery crime of letter is arranged at Chafter XIV in Section 452 up to Section 461. With existence of renewal of law to Crushing Crime and goods mutilation and Forgery Crime of Letter based on Draft Draft of Bill of Criminal Law, hence expected forwards straightening of illegal occupancy case law of land and criminal in other land area increasingly in all Indonesia region would increasingly effective.

Key words : Land grabbing, Land Without Permission

 

Abstrak

Dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah, selain berlaku Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, juga cukup banyak alternatif penerapan pasal KUHP yang dapat dikenakan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Kesemuanya itu, tergantung pada perbuatan mana yang secara kongkret memenuhi unsur-unsur Pasal Hukum Pidana yang dilanggar.Tetapi terhadap kasus penyerobotan tanah bersertifikat yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya, para tersangkanya hanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP, baik oleh penyidik kepolisian maupun jaksa penunut umum. Konsekuensinya, dalam Putusan PN Mempawah Nomor : 332/Pid.B/2010/PN.MPW, para terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun, karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 KUHP, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 111/PID/2011/PT.PTK Tangal 5 Juli 2011 dan Putusan MA Nomor 1659 K/Pid/2011 Tanggal 21 Desember 2011. Padahal, terhadap kasus tersebut semestinya tidak hanya dikenakan Pasal 170 KUHP, melainkaan juga Pasal 389 dan khususnya Pasal 263 KUHP yang berkenaan dengan penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 512/AG.210.2/SR tanggal 5 Oktober 1985. 2. Berdasarkan Draft RUU KUHP tahun 2010, formulasi Tindak Pidana Penghancuran dan Perusakan Barang diatur pada Bab XXX dalam Pasal 644 sampai dengan Pasal 651. Sedangkan tindak pidana pemalsuan surat diatur Pada BAB XIV dalam Pasal 452 sampai dengan Pasal 461. Dengan adanya pembaharuan hukum terhadap Tindak Pidana Penghancuran dan Perusakan Barang serta Tindak Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Draft RUU KUHP tersebut, maka diharapkan ke depan penegakan hukum kasus penyerobotan tanah dan tindak pidana di bidang pertanahan lainnya yang semakin marak di seluruh wilayah Indonesia akan semakin efektif.

Kata Kunci : Penyerobotan Tanah, Tanah Tanpa Izin


Full Text: pdf

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091