PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT (INDONESIA) – SARAWAK (MALAYSIA) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional)

Jurnal Mahasiswa S2 Drs. Yulizar Gafar

Abstract


Abstrak

Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat kabupaten/kota belum secara menyeluruh dibentuk sehingga penanganan kasus-kasus narkotika masih menjadi tugas Kepolisian. Hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) adalah sebagai berikut: (a) belum dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) guna mencegah penyelundupan dan peredaran gelap narkotika jaringan internasional yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Satgas Interdiksi tersebut terdiri dari petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian, Bea dan Cukai, serta Petugas Imigrasi yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang dicurigai sebagai pintu masuk jaringan narkotika internasional; (b) belum tersedianya alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkotika masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia); dan (c) banyaknya jalur/jalan tidak resmi (terdapat sekitar 55 jalan tikus) antara perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) dengan panjang perbatasan darat sekitar 966 kilometer sehingga sulit untuk mendeteksi peredaran gelap narkotika jaringan internasional tersebut. Solusi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) dengan cara: (a) sesegera mungkin membentuk Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) guna mencegah peredaran narkotika jaringan internasional yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Satgas Interdiksi ini terdiri dari petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian, Bea dan Cukai, serta Petugas Imigrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan kalau pihak penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaan gelap narkotika, dan dalam prakteknya mereka dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; (b) sesegera mungkin menyediakan alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkotika masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia); dan (c) melakukan kerjasama dengan warga masyarakat yang berada di sekitar wilayah perbatasan untuk memberikan laporan setiap terjadinya kejahatan narkotika di wilayah perbatasan.

Abstract

Barriers faced by the National Narcotics Agency (BNN) in tackling narcotics in border areas of West Kalimantan (Indonesia) - Sarawak (Malaysia) are as follows: (a) has not been the establishment of the Task Force (Task Force) interdiction in the border region of West Kalimantan (Indonesia) Sarawak (Malaysia) to prevent smuggling and illicit narcotics into the international network of West Kalimantan. Interdiction task force is comprised of officers BNN West Kalimantan Province, Police, Customs, and Immigration officers to be placed in places of suspected international drug network entry, (b) the unavailability of advanced tools that work automatically to detect narcotics entry doors that utilize cross-border border of West Kalimantan (Indonesia) and Sarawak (Malaysia), and (c) the number of paths / roads unofficial (there are about 55 street rat) border between West Kalimantan (Indonesia) and Sarawak (Malaysia) with a length of border land about 966 kilometers making it difficult to detect illicit international narcotics network. Solution by National Narcotics Agency (BNN) in tackling narcotics in border areas of West Kalimantan (Indonesia) - Sarawak (Malaysia) by: (a) as soon as possible to form Task Force (Task Force) interdiction in the border region of West Kalimantan (Indonesia) by Sarawak (Malaysia) in order to prevent an international narcotics network that goes to West Kalimantan. Interdiction task force is comprised of officers BNN West Kalimantan Province, Police, Customs, and Immigration. In Law No. 35 Year 2009 on Narcotics also explained that the police investigators and investigators BNN authorities to conduct an investigation into the misuse of illicit narcotics and appeasement, and in practice they can make cooperation and coordination in the investigation of the abuse and illicit narcotics; ( b) as soon as possible providing advanced tools that work automatically to detect narcotics enter the door that utilizes cross-border border of West Kalimantan (Indonesia) and Sarawak (Malaysia), and (c) to cooperate with the people who were around the border to report any drug crime in the border region.

 

 

Pendahuluan

Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kenyataannya tidak hanya menciptakan berbagai kemudahan dan kenikmatan dalam perikehidupan manusia, namun juga melahirkan berbagai problematika seiring dengan perubahan sistem nilai dalam masyarakat. Salah satu masalah yang ditimbulkan adalah semakin menggejalanya kejahatan transnasional dalam berbagai ragam bentuk. Kejahatan transnasional adalah kejahatan lintas Negara yang kini menjadi salah satu keprihatinan utama dunia.

Bentuk kejahatan tersebut adalah suatu Organized Crime atau kejahatan yang terorganisir. Kejahatan terorganisir transnasional merupakan ancaman terhadap Negara dan masyarakat yang dapat mengikis human security dan kewajiban dasar Negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang termasuk kejahatan transnasional tersebut adalah kejahatan pencucian uang (money laundering), kejahatan komputer (computer crime), kejahatan kerah putih (white collar crime), penyelundupan imigran gelap, peredaran narkotika, kejahatan oleh badan hukum perseroan (corporate crime), terorisme internasional, kejahatan dunia maya (cyber crime), kejahatan penerbangan (aviation crime), dan juga pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.

Frekuensi, modus, wilayah, maupun kecanggihan dalam kejahatan transnasional pun cenderung semakin meningkat. Hal tersebut sangat ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang transportasi, telekomunikasi, dan komputer. Di samping organisasi dari kejahatan transnasional pun semakin rapi sehingga seringkali sulit untuk mengidentifikasi maupun membongkarnya. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak luput dari kejahatan transnasional, bahkan menjadi sasaran dan target beroperasinya para pelaku dari kejahatan transnasional. Salah satu kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia adalah kejahatan narkotika.

Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah berkembang pesat dan sangat merisaukan masyarakat internasional karena penyalahgunaan narkotika tersebut menimbulkan dampak negatif yang dapat berakibat pada kematian manusia. Selain itu, penyalahgunaan narkotika sangat rentan dilakukan oleh generasi muda Oleh karenanya, masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanggulangannya. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika baik pada tingkat internasional maupun tingkat regional merupakan konsekuensi logis perkembangan peredaran gelap narkotika yang sangat meningkat.

Full Text: pdf

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091