KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEHUTANAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT (3) HURUF f DAN h UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 SUPRIYADI

Abstract


Abstract
Seen from in perpective of criminal law policy, formulation Section 50 sentences (3) letter f and h Jo Section 78 sentences (5) and sentence (7) Law Number 41, 1999 About Forestry in principle has chimed in with the formulation theory glares at and crime responsibility, Lex Specialist Derogat Lex Generalis Principle, Purpose Of Crime, and protection principality of forest; Constraint faced by investigator Pontianak City Police in handling wood evidence goods result of forestry crime, be : a) doesn't have Rubasan, hence to woods processed by Pontianak City Police Investigator, only placed side front yard or beside office Pontianak City Police. Its consequence, the woods would quickly damage because condition of rain and temperature, in turn influential to degradation of quality of wood and the price of auction. b) Untuk executes auction to wood evidence goods becoming seized goods as referred to Section Section 45 sentences ( 1) and sentence ( 2) KUHAP and also specified hijacked for Negara by justice as referred to Section 273 sentences ( 3) and sentence ( 4) KUHAP, requires time which is long enough and can reduce quality and the price of wood which would in auction. The Strategy of Pontianak City Police in increasing effectivity straightening of law to the entry of woods illegal to region Pontianak City Police, done by increasing ability Special Criminal Detective Investigator of Pontianak City Police, through the management of education and training on an ongoing basis. Hereinafter is recommended.
Key words : Criminal Law Policy Perspective, Forestry
Abstrak
Dilihat dari perspektif kebijakan hukum pidana, formulasi Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada prinsipnya telah bersesuaian dengan teori perumusan delik dan peratanggungjawaban pidana, Asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis, Tujuan Pemidanaan, dan azas perlindungan hutan; (2) Kendala yang dihadapi penyidik Polresta Pontianak dalam menangani barang bukti kayu hasil tindak pidana kehutanan, adalah : a) tidak memiliki Rubasan, maka terhadap kayu-kayu yang diproses oleh Penyidik Polresta Pontianak, hanya ditempatkan disisi halaman depan atau samping kantor Polresta Pontianak. Konsekuensinya, kayu-kayu tersebut akan cepat rusak karena kondisi hujan dan panas, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap penurunan kualitas kayu dan harga lelang. b) Untuk melaksanakan lelang terhadap barang bukti kayu yang menjadi barang sitaan sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maupun yang ditetapkan dirampas untuk Negara oleh pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, membutuhkan waktu yang cukup panjang dan dapat menurunkan kualitas serta harga kayu yang akan di lelang; (3) Strategi Polresta Pontianak dalam meningkatkan efektifitas penegakan hukum terhadap masuknya kayu-kayu illegal ke wilayah Polresta Pontianak, dilakukan dengan meningkatkan kemampuan Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polresta Pontianak, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
Kata Kunci : Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Kehutanan

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091