PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 351 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP JO PASAL 352 MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH POLRESTA PONTIANAK

Jurnal Mahasiswa S2 PUJI PRAYITNO

Abstract


Abstract
Applying of Restorative Justice to solving of maltreatment crime case as referred to Section 351 Sentences (1) and (2) Jo Section 352 Criminal Law in Pontianak District Police, assessed enough effective and efficient in : a. builds participation with between perpetrators, victim, and group of public finalizes an event or light crime; b. Places perpetrator, victim, and public as " stakeholders" is working together and directly tries finds solution regarded as fair for all party (win-win solutions); c. Pushs finalizes an event or criminal in the way of which more informal and personal, from at solving of in the way of attends legal procedure formal (rigid) and impersonal; d. Prevents maltreatment perpetrator is not to repeat its deed and always braids the relation of personal and social with victim in peace. Seen from in perpective purpose of law, applying of restorative justice to acting light maltreatment crime, hardly chiming in with the theory the priority theory kasuistik teaching applying of the priority depends on to case faced. Besides, also chimes in with the progressive law theory affirming that his(its the real law for man, not on the contrary man to punish. f it is compared to formulation Section 581 until Section 590 Draft Of above Bill of Criminal Law, with formulation Section 351 until Section 355 Criminal Law, hence there is extension glares at maltreatment that is is not solely about maltreatment to body, but also enters fight in teams and hardness in household as " glares at maltreatment".
Key words: Abuse, Restorative Justice
Abstrak
Penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 KUHP di wilayah Polresta Pontianak, dinilai cukup efektif (berdayaguna) dan efisien (berhasilguna) dalam : a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana ringan; b. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions); c. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal; d. Memprevensi pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai. Dilihat dari perspektif tujuan hukum, penerapan restorative justice terhadap tindak tindak pidana penganiayaan ringan, sangat bersesuaian dengan teori teori prioritas kasuistik yang mengajarkan penerapan prioritas tersebut tergantung kepada kasus yang dihadapi. Selain itu, juga bersesuaian dengan teori hukum progresif yang menegaskan bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Jika dibandingkan formulasi Pasal 581 sampai Pasal 590 Draft RUU KUHP di atas, dengan formulasi Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP, maka terdapat perluasan delik penganiayaan yang tidak semata-mata mengenai penganiayaan terhadap badan, tetapi juga memasukkan perkelahian secara berkelompok dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai “delik penganiayaan”.
Kata Kunci : Penganiayaan, Restorative Justice

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091