PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEDISIPLINAN WARGA UNTUK MELAPORKAN PERISTIWA PENTING DAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPE

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN LUH MADE ARI SRI UTAMI NINGSIH BANDEM, SH. A.21212002

Abstract


ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah Pengaruh Sanksi Administratif Terhadap Kedisiplinan Warga untuk
Melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan Kepada Instansi Pelaksana
Berdasarkan Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011. Dari hasil penelitian menggunakan
metode penelitian hukum yuridis empiris diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Adanya sanksi
administratif yang diatur didalam Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 belum mampu
menimbulkan kedisiplinan warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa
kependudukan kepada Instansi Pelaksana, hal ini dikarenakan pertama, kurangnya kesadaran dan
ketaatan hukum masyarakat, kurangnya akses informasi terhadap berbagai peraturan perundangundangan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan baik itu di media
promosi, media elektronik dan media sosial. Kedua, terkait dengan besaran denda administrasi
yang terbilang kecil sehingga tidak memberikan efek jera/rasa takut masyarakat. Ketiga,
pelaksanaan sanksi administrasi yang tidak secara menyeluruh dilaksanakan. Hanya bidang
pencatatan sipil saja yang melaksanakan sanksi administrasi tersebut. Akibatnya, masih banyak
keterlambatan masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. 2.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan masyarakat antara lain : pertama,
tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih minim akan pentingnya
memiliki dokumen kependudukan. Kedua, kurangnya sosialisasi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil di Kecamatan dan Desa-desa. Ketiga, letak lokasi masyarakat yang jauh dari
Instansi. Keempat, tidak adanya UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan. 3. Upaya-upaya
yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya untuk meningkatkan
2
kedisiplinan masyarakat adalah : pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkerjasama
dengan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) memberikan sosialisasi mengenai berbagai
produk hukum terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan.
Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat akan pentingnya dokumen
kependudukan. Ketiga, jemput bola di sekolah-sekolah untuk perekaman KTP Elektronik.
Keempat, pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan. Kelima, menjalin
kerjasama dengan RT/RW untuk ikut berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan administrasi
kependudukan. Selanjutnya, hal ini direkomendasikan : 1. Kepada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kab. Kubu Raya hendaknya secara konsisten melaksanakan sanksi administrasi
sesuai dengan peraturan yang berlaku, membuka secara lebih luas akses informasi kepada
masyarakat mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti di media promosi,
media sosial dan media elektronik, selanjutnya melakukan sosialisasi terus menerus mengenai
berbagai produk hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat
untuk mengurus dokumen kependudukan tepat waktu serta diharapakan Disdukcapil lebih
proaktif melakukan pendataan kependudukan agar seluruh peristiwa penting dan peristiwa
kependudukan dapat terdata dengan baik. Disamping itu, stelsel aktif dari Pemerintah
(Disdukcapil) juga harus diikuti dengan partisipasi masyarakat untuk mengurus dokumen
kependudukan tepat waktu.
Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Peristiwa Penting, Peristiwa Kependudukan dan Kedisiplinan
Warga.
ABSTRACT
This thesis discusses the problems Influence Disciplinary Administrative Sanctions Against
Citizens to Report Milestones and Current Population Based Regulation Implementing Agencies
To Kab. Kubu Raya No. 3 Year 2011. From the results of research using empirical legal research
we concluded that: 1. The existence of administrative sanctions set out in Regulation Kab. Kubu
Raya No. 3 The year 2011 has not been able to give rise to discipline citizens to report important
events and events of the population to the Executing Agency, this is because first, the lack of
awareness and observance of the law society, lack of access to information on various laws and
regulations relating to the administration of the population both in the media promotion,
electronic media and social media. Second, related to the amount of administrative fines are
fairly small so it does not provide a deterrent effect / fear society. Third, the implementation of
administrative sanctions that are not thoroughly implemented. Only civil registration are carrying
out the administrative sanctions. As a result, there are still many delays the public to report
important events and events of the population. 2. The factors that affect the community
indiscipline among others: first, the level of awareness and compliance with the law society that
still lack the importance of having citizenship documents. Second, the lack of socialization of
Population and Civil Registration in the district and villages. Third, the location of the remote
location of the institutions of society. Fourth, the absence of UPT (Technical Implementation
Unit) in the district. 3. Efforts are made of Population and Civil Registration District. Kubu Raya
to improve the discipline of society are: first, the Department of Population and Civil
Registration in collaboration with Pekka (female heads of household) provide socialization of the
various laws relating to the administration of the population in the district. Second, raise
awareness and legal compliance of the importance of citizenship documents. Third, pick up the
3
ball in schools for Electronic ID card recording. Fourth, the establishment of UPT (Technical
Implementation Unit) in the district. Fifth, establish cooperation with the RT / RW to participate
in the framework of the population administration. Furthermore, it is recommended: 1. To the
Department of Population and Civil Registration District. Kubu Raya should consistently
imposing administrative sanctions in accordance with applicable regulations, a wider opening to
the public access to information about the population administration such as media campaigns,
social media and electronic media, continuous dissemination of the various laws in order to
increase public awareness of and adherence to civil registry documents in a timely and
Disdukcapil expected to be more proactive to collect data on the population that all important
events and demographic events can be recorded properly. 2. In addition, active stelsel of
Government (Disdukcapil) should also be followed with the participation of the community to
take care of residence documents on time.
Keywords: administrative sanctions, Milestones, Events Population and Discipline Citizens.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091