EVALUASI KEWENANGAN PPNS KEHUTANAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN DAVID MUHAMMAD, S.Sos. A.21211047

Abstract


ABSTRAK
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya, memberikan kewenangan kepada pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Kementerian Kehutanan diberi kewenangan
untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 39 Ayat (2) upaya
paksa yang terdapat dalam undang-undang tersebut hanya merupakan tindakan
hukum pengeledahan dan penyitaan barang bukti, sehingga Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat
dalam melaksanakan wewenang yang dimiliki menemukan hambatan terutama
tindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan sehingga terhadap
penyelesaian perkara dalam proses penyidikan menjadi terhambat. Penulisan
karya ilmiah ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan analisis
conten, yang bersifat deskriftif, sehingga data yang diperoleh dari penelitian
lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif, kemudian
diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Hasil
penelaahan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 PPNS tidak diberikan
wewenang melakukan penangkapan dan penahanan. Sementara kewenangan di
dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat
diterapkan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagian pratisi
hukum menilai dan berpendapat bahwa berlaku azas hukum “lex specialis
derogate lex generalis.” Bahwa hukum yang bersifat khusus menyampingkan
hukum yang bersifat umum sehingga dalam implementasinya PPNS Kehutanan
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi di Balai KSDA
Kalimantan Barat mengalamai hambatan.
KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN
2
ABSTRACT
Act No. 5 of 1990 on the conservation of natural resources and ecosystems,
giving authority to the certain civil service officials in the scope of ministry of
forestry, given authority to do investigations in a criminal case in the field of
conservation of natural resources and ecosystems. In the Article 39 paragraph (2)
forceful measures contained in the legislation only legal action of Search and
Seizure of the evidence, find obstacles especially in legal action in the form of
arrest and detention, so that to completion of case in the investigation process can
be hampered. Writing this scientific paper is a normative juridical research, using
descriptive analysis conten, so that the data obtained from field research and
library research analyzed qualitatively, then be conclude by using the method of
deductive thinking. The review of the Act No. 5 of 1990 Investigator Civil
Servants were not given authority to arrest and detention. While the authority in
Act number 41 of 1999 not applicable In Act No. 5 of 1990, most practitioners
assess and argues that applies the principles of law "lex specialis derogate lex
generalis." That a special legal rule out the general law, so in the implementation
by investigator civil servants of forestry, to do criminal investigations in the field
of conservation in The Balai KSDA Kalimantan Barat had obstacles.
AUTHORITY INVESTIGATOR CIVIL SERVANTS OF FORESTRY

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091