KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI SEMPARUK (KIS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2009 DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAMBAS.

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN IVANDR, SE. A.21208090

Abstract


ABSTRACT
This thesis is studies of The Problem of Semparuk Industry Area Managemnt Policy Base on
Government Regulation Number 24, 2009 In Supporting Growth of Sambas Economics. By
the legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Legal and Technical
Constraint Semparuk Industry Area is not able yet to built as planned is : a. Has not the
forming of Industrial company as BUMD and location of company capital Rp.
1.800.000.000,00 as capital to manage Kapet Khatulistiwa and especially Semparuk Indusry
Area. The responders also express, Regulation of Bussines Industry Area Licence, Permit
From Industrial Extension, Iiberation of Soil; land; ground, HGB Management, and
equipment of other administration still be circumlocutary and have not yet enough supported
to draw enthusiasm Investor does invesment in Semparuk Industry Area. At the time of this
research done, either infra and supra structur and also supporting facilities for in Semparuk
Industry Area still have not there are Soil ripening activity, Development of Area facilities and
basic facilities caused by constraint yuridis as told at above an letter. Besides service factor,
interest of investor candidate, politics stability, and national economy stability and also in
area also influential to expansion fluency of Semparuk Industry Area. 2. Effort that is must be
done by local government Sambas Region and West Kalimantan Province to quicken similar
of Semparuk Industry Area is by quickening forming of Company Chatulistiwa Inwrought
Economic Expansion Area/Semparuk Industry Area and forwards does adjustment of
management of Chatulistiwa Inwrought Economic Expansion Area with Economics Special
Area. Hereinafter is recommended, With implementaion of invitors Law Number 39. 2009,
expected there are one arrangement unities about special area in the economic area in
Indonesia either to Free Trade Area, Free port and also Inwrought Economic Expansion
Area. In consequence, Development Area of Equator Economics can be extended or melted
to become special economics area, having synergy with development expansion of frontier
West Kalimantan Province - Sarawak Malaysia Timur.
3
ii
4
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Industri Semparuk (KIS)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Dalam Menunjang Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten Sambas. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum
normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Kendala Yuridis dan Teknis Kawasan Industri
Semparuk belum dapat dibangun sebagaimana direncanakan adalah : a. Belum
terbentuknya Perusahaan Industri sebagai BUMD dan penempatan modal perusahaan
sebesar Rp. 1.800.000.000,00 sebagai modal dasar/dana sharing/penyertaan modal untuk
mengelola Kapet Khatulistiwa dan khususnya Kawasan Industri Semparuk. Para responden
juga menyatakan, Peraturan Perundangan mengantur Izin Usaha Kawasan Industri, Izin
Perluasan Industri, Pembebasan Tanah, Pengurusan HGB, dan kelengkapan administrasi
lainnya masih berbelit-belit dan belum cukup menunjang untuk menarik minat Investor
melakukan investasi di Kawasan Industri Semparuk. b. Pada saat penelitian ini dilakukan,
baik prasana maupun sarana di Kawasan Industri Semparuk masih belum ada kegiatan
Pematangan Tanah, Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan karena adanya
kendala yuridis sebagaimana dikemukakan pada huruf a di atas. Selain itu faktor pelayanan,
ketertarikan calon investor, stabilitas politik, dan stabilitas perekonomian nasional maupun di
daerah juga berpengaruh terhadap kelancaran pengembangan Kawasan Industri Semparuk.
2. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan Provinsi
Kalimantan Barat untuk mempercepat terbangunnya Kawasan Industri Semparuk adalah
dengan mempercepat pembentukan Badan Hukum Perusahaan Kapet
Khatulistiwa/Kawasan Industri Semparuk dan ke depan melakukan Penyesuaian
pengelolaan Kawasan Kapet Khatulistiwa dengan Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnya
direkomendasikan, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, diharapkan
terdapat satu kesatuan pengaturan mengenai kawasan khusus di bidang ekonomi yang ada
di Indonesia baik terhadap Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas maupun
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet). Karena itu, Kawasan Pembangunan
Ekonomi Khatulistiwa dapat diperluas/diintegrasikan atau dilebur menjadi kawasan ekonomi
khusus, yang bersinergi dengan pengembangan pembangunan kawasan perbatasan
Kalimantan Barat – Sarawak Malaysia Timur.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091