ANALISA HUKUM DALAM MENERAPKAN PERATURAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ANTARA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Kota Singkawang)

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN MUHAMMAD WALID, S.SIT. A.21211093

Abstract


Abstract
This thesis discusses the legal analysis in applying the rules of land acquisition for
public purposes between land agency with prosecutorial republic republic Indonesia
Indonesia (study in the city singkawang).This research was conducted using the
method of normative legal research of this thesis research sosiologis.Hasil obtained:
That the state land or land owned by the state, in contrast to "land directly controlled
by the state" and "full of land controlled by the state, as Law Number 5 1960 and an
explanation confirms the state does not have and should not act as the owner of the
land.Ground state owned / considered / controlled by the community if intended for
general interest compensated. it is a recognition of the rights of the people, if the
ground state owned / worked / controlled by the public does not need to be
compensated, the whole land of society who do not have the certificate has expired
or right can be taken by pemerintah.Upaya which can be done by the holder of the
right to indemnity from the ground state is not right, especially through consultation
or peace efforts, if in the deliberation attempts experiencing buntuh way, it can be
done through the efforts of the civil courts, especially pegadilan filed tort to PN. Also
in case of acquisition of land without right to the presence of multiple certificates, can
file a lawsuit to the Administrative Court which had previously been doing
administrative effort. And to check if the certificate forgery forgery also supporting
documents in the manufacturing certificate. Can also submitted a report to the police
investigators on the basis of the report do annexation tanah.Pemeberian
compensation for acquisition of land without right is dependent on the size of the
claim for compensation, which we proposed together with the lawsuit (the principal
demands). And the size of the indemnity can be measured with a consideration of
the size of the object, grace time, a lot of costs that have been incurred in an attempt
deliberation and all costs incurred in resolving this problem, as well as immaterial
costs. his thesis research recommendations is expected that presumably in an effort
to solve the problems of land, especially problems Land Tenure Without Rights, the
judge will examine the case should be more careful and prudent for the investigation
and the imposition of judgment will not appear on the problems of injustice and legal
certainty, or at least avoid going anarchist action by the injured party. And for people
to always pay attention and be aware of their rights and obligations not to do things
that are not worth as controlling land owned by others unlawfully and illegally. n
compensation expected the judges to examine this case in order to more thoroughly
in decisions, especially regarding the granting of a lawsuit relating to compensation,
nobody feels aggrieved or at least not ruled unfair and inappropriate.
2
Keywords: Legal Analysis, Application of the Land Acquisition Rules.
Abstrak
Tesis ini membahas analisa hukum dalam menerapkan peraturan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum antara badan pertanahan republik indonesia dengan
kejaksaan republik indonesia (studi di kota singkawang).Penelitian ini dilakukan
menggunakan metode penelitian hukum normative sosiologis.Hasil penelitian tesis ini
diperoleh : Bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara, berbeda
dengan “ tanah yang langsung dikuasai negara “ dan “ tanah yang dikuasai penuh
oleh negara, sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta
penjelasannya menegaskan negara tidak memiliki dan tidak patut bertindak sebagai
pemilik tanah. Tanah negara yang dimiliki / dianggap / dikuasai oleh masyarakat jika
diperuntukkan bagi kepentingan umum mendapat ganti rugi. hal ini merupakan
pengakuan terhadap hak-hak rakyat, jika tanah negara yang dimiliki / digarap /
dikuasai oleh masyarakat tidak perlu diganti rugi maka seluruh tanah masyarakat
yang belum memiliki sertipikat atau haknya sudah berakhir dapat diambil oleh
pemerintah.Upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terhadap ganti rugi
tanah yang berasal dari tanah negara bukan hak terutama melalui musyawarah atau
upaya damai, apabila dalam upaya musyawarah tersebut mengalami jalan buntuh,
maka dapat dilakukan melalui upaya pengadilan terutama pegadilan perdata dengan
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN. Juga apabila terjadi
penguasaan tanah tanpa hak dengan adanya sertipikat ganda, dapat mengajukan
gugatan ke PTUN yang sebelumnya telah melakukan upaya administrasi. Dan
melakukan pengecekan apabila terjadi pemalsuan sertipikat juga pemalsuan
dokumen pendukung dalam pembuatan sertipikat. Dapat pula diajukan laporan ke
penyidik kepolisian dengan dasar laporan melakukan penyerobotan
tanah.Pemeberian ganti rugi atas penguasaan tanah tanpa hak adalah tergantung
pada besar kecilnya tuntutan ganti rugi yang kita ajukan bersama-sama dengan
surat gugatan (dalam pokok tuntutan). Dan besar kecilnya biaya ganti rugi dapat
diukur dengan pertimbangan mengenai besar kecilnya objek, tenggang waktunya,
banyak biaya yang telah dikeluarkan dalam upaya musyawarah dan semua biaya
yang telah dikeluarkan dalam upaya penyelesaian permasalahan ini, serta biaya
immateri. Rekomendasi penelitian tesis ini adalah Diharapkan kiranya dalam upaya
penyelesaian permasalahan pertanahan khususnya permasalahan Penguasaan
Tanah Tanpa Hak, hakim yang akan memeriksa perkara harus lebih teliti dan
bijaksana agar dalam pemeriksaan serta penjatuhan putusan tidak akan muncul
masalah mengenai ketidak adilan dan kepastian hukum, atau setidaknya
menghindari terjadi perbuatan anarkis oleh pihak yang dirugikan. Dan bagi
masyarakat untuk selalu memperhatikan serta sadar akan hak dan kewajiban agar
tidak melakukan hal yang tidak patut seperti menguasai tanah milik orang lain
secara tanpa hak dan melawan hukum.Dalam pemberian ganti rugi diharapkan
majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk lebih teliti agar dalam menjatuhkan
putusan khususnya mengenai pengabulan gugatan yang berkaitan dengan ganti
rugi, tidak ada yang merasa dirugikan atau setidaknya tidak menjatuhkan putusan
yang tidak adil dan tidak patut.
Kata Kunci : Analisa Hukum, Penerapan Aturan Pengadaan Tanah.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091