PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di Pengadilan Negeri Pontianak)

Jurnal Mahasiswa S2 DJODI M. BUTAR-BUTAR

Abstract


Abstract

Implementation of placement and legal protection for workers who will be stationed overseas in accordance with the Law. 39, 2004 have not been fully implemented, as there are some things that indicate an attempt to put workers abroad not through the mechanism as stipulated in Law No. 39 of 2004 is trying to put workers out of the country as individuals, so that the crime is punishable by sanctions offenses in the placement of workers abroad. Moreover trial puts workers abroad can also be said in person or meet the elements as an offense of trafficking in persons by Act No. 21 of 2007.

Keyword : TKI, Law. 39 in 2004

Abstrak

Pelaksanaan penempatan dan perlindungan hukum bagi TKI yang akan ditempatkan ke luar negeri sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 belum sepenuhnya terlaksana, karena masih terdapat beberapa perkara yang menunjukkan adanya percobaan untuk menempatkan TKI ke luar negeri tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 yaitu mencoba menempatkan TKI ke luar negeri secara perorangan, sehingga perbuatan pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana di bidang penempatan TKI ke luar negeri. Selain itu percobaan menempatkan TKI ke luar negeri secara pribadi dapat juga dikatakan atau memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Kata Kunci : TKI, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004


Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091