KONSEP PERMUKIMAN KOTA TERPADU MANDIRI

Emilya Kalsum, Tri Wibowo Caesariadi

Abstract


Pembangunan transmigrasi pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan terisolir/tertinggal sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar. Namun tidak seluruh unit permukiman transmigrasi berkembang dengan baik. Berbagai permasalahan terjadi yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat transmigran sampai saat ini. Paradigma baru pembangunan transmigrasi adalah membentuk kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru sehingga dapat melibatkan seluruh stakeholder lebih partisipasif, holistik dan berkesinambungan. Berbagai strategi ini disiasati dengan, pencanangan program Kota Terpadu Mandiri (KTM).
Untuk mendukung semua aktivitas yang ada di dalam Kota Terpadu Mandiri, perlu dibuat konsep permukiman KTM yang dapat mengarahkan kepada suatu standar/pedoman teknis (NSPM) KTM. Penyusunan konsep permukiman KTM ini didasarkan pada pendekatan strategis, teknis, pengelolaan; partisipasi; pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan berwawasan sosial budaya. Konsep permukiman KTM selanjutnya dibagi dalam identifikasi kondisi awal, potensi dan kendala sumberdaya wilayah serta kebijakan sektoral dan kebijaksanaan pembangunan daerah, analisis potensi dan perkembangan wilayah, pola dan struktur infrastruktur wilayah, identifikasi pokok-pokok permasalahan infrastruktur; dan perumusan konsep permukiman KTM. Analisis dilakukan melalui kajian data lapangan dipadukan dengan landasan teori tata ruang. Konsep permukiman disesuaikan dengan fungsi kawasan diwujudkan dengan konsep dasar kebutuhan sarana dan prasarana yang diselaraskan dengan tahapan pembangunan.

 

Development of transmigration is essentially an integral part of national and regional development, in an effort to accelerate development, especially in a remote area as well as to improve the welfare of the migrants and the surrounding communities. However, not all transmigration settlement units progressed well. Various problems occur and they impact the level of welfare of transmigrants. New development paradigm is shaping the transmigration area to be the center of new growth so as to involve all stakeholders to become more participatory, holistic and sustainable. These strategies are manifested by the declaration of the program Kota Terpadu Mandiri (KTM), Independent Integrated City.
In order to support all activities in KTM, a concept of settlements that could lead to a standard / technical guidelines for KTM is needed. The concept is based on the strategic approach, technical, management; participation; sustainable development and socio-cultural oriented development. KTM settlement concept is divided into the identification of initial conditions, potentials and constraints of regional resources and sectoral policies and regional development policies, analysis of the potential and development of the region, the pattern and structure of regional infrastructure, identification of problem issues of infrastructure; and the formulation of the concept of settlement for KTM. Analysis was conducted by analyzing field data combined with the theoretical basis of spatial layout. The concept of neighborhood settlements adapted to function; manifested by the basic concept of facilities and infrastructure needs, and also are synchronized with the phase of development.


REFERENCES

Chambers, Robert. (1969). Settlement Schemes In Tropical Africa. New York: Praeger

Chiara, Joseph De. (1975). Urban Planning and Design Criteria. New York: Van Nostrand Reinhold.

Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. (2006). Kota Terpadu Mandiri. Jakarta.

Nas, PJM Dr. (1979) Kota Di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota dalam Tiga Bagian. Jakarta: Bhratara Karya Aksara


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.26418/lantang.v3i2.18322

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Flag Counter