Vol 3, No 1 (2014)

JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

Periode Wisuda NOVEMBER 2014

Table of Contents

Articles

PELAKSANAAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), DI KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS PDF
JAMAL - A01110200
PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 (STUDI KASUS DESA MELAPI MANDAY, KECAMATAN BIKA, KABUPATEN KAPUAS HULU) PDF
AGUSTIAWAN - A01110182
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN BATAS USIA PEMOHON DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NO. 2 TAHUN 2004 SEBAGAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 PDF
VALENT DIO SUYANTO - A11110064
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (STUDI DI DESA NANGA LIBAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG) PDF
RERY AGASI PUTRA - A01110060
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU PDF
ALI YUSTO - A01110033
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PP NO. 72 TAHUN 2005 (Studi Di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak) PDF
YAKOBUS - A01110218
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KEJAHATAN PENCURIAN OLEH REMAJA DI KOTA SINGKAWANG DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI PDF
FERIANSYAH - A01109028
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF H UU.NO.41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI SINTANG (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 47/PID.B/2010/PN.STG) PDF
ERYA YUSTIKA - A01110030
WANPRESTASI PEMINJAM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN KOPERSI USAHA MAJU BERSAMA DI KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK PDF
PARIS - A11110104
KAJIAN TERHADAP EKSISTENSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PDF
NABELLA ANISA - A01110103
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI AFGHANISTAN YANG BERADA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL PDF
ROSE MAWARNI MARBUN - A01110139
KURANGNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI JIWA PADA PT.AJ. CENTRAL ASIA RAYA CABANG PONTIANAK PDF
DYMAS RAMA PYNANJUNG - A01109097
FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA ODITUR MILITER DALAM MENANGANI PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN SECARA IN ABSENSIA DI ODITURAT MILITER I-05 PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PDF
MUJIONO - A01110206
SISTEM KEWARISAN MENURUT ADAT PADA MASYARAKAT TIONGHOA DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK PDF
MIKA SURIANI NATARIA - A01110002
EFEKTIFITAS PASAL 105 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK PDF
REZA CHANDRA PRATAMA YUDHA - A11108160
UPAYA PD.FADILA TERHADAP PEMBELI YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG BARANG KELONTONG DI KOTA PONTIANAK PDF
SYARIF FIRDAUS AL HADDAD - A11108037
PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) MELALUI DISKRESI KEPOLISIAN PADA DIT RESKRIMUM POLDA KALBAR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK PDF
AMIN SURYADINATA - A11109137
PENERAPAN AZAS-AZAS TATA KEPEMERINTAH- AN YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 95 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMER PDF
SARNO - A11109193
MENINGKATNYA ANGKA KEJAHATAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SINGKAWANG DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI PDF
FANSER SYAHTRIAWAN - A01109012
PELAKSANAAN PASAL 22 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA DI KOTA PONTIANAK PDF
BERTHA ANGELINA ARIYANTO - A11110010
WANPRESTASI PIHAK PT. MULTI INDAH SARANA TERHADAP PEMILIK RUMAH DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PERBAIKAN RUMAH PERORANGAN DI KELURAHAN ATAU DESA SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA PDF
LEONARDO TAMBUNAN - A01110144
WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BARANG-BARANG ELEKTRONIK PADA PT. ADIRA QUANTUM DI PONTIANAK PDF
ANDI MUHAMMAD NABIL - A01110088
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTAATAS PENGGUNAAN SOFTWARE ILLEGAL PDF
YOGI MAULANA SETO - A01109144
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK PANGAN OLAHAN ANTARA PD. SERBA MAKMUR DENGAN PELANGGAN DI KOTA PONTIANAK PDF
METTA CHRESTELLA GUNARDI - A01110140
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMESANAN BALIHO ANTARA PEMESAN DENGAN PENGUSAHA CV. QQ PRINTED & OFFSET DI KOTA PONTIANAK PDF
CITRA RESTY LINDIANIKA - A01110019
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) ATAS KEBOCORAN PIPA PENYALURAN AIR DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR PDF
LINARDI - A01108122
KEWAJIBAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DENGAN PENUMPANG (STUDI KASUS PADA PENYEWAAN TAXI DI KOTA PONTIANAK) PDF
MEGA DIANA LESTARI - A11110150
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK DAN PENGGUNA SENJATA AIR SOFTGUN TANPA IJIN DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK SESUAI (PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012)” PDF
SUARDI OMPUSUNGGU - A11110158
TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS (BORDER TRADE AGREEMENT) DI KAWASAN PERBATATASAN KALIMANTAN BARAT DENGAN SERAWAK PDF
ANDREAS ISABUDIN - A01109016
TANGGUNG JAWAB PEMBELI SEWA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI DENGAN PT. COLUMBINDO PERDANA DI KOTA PONTIANAK PDF
SUCI APRIANTI - A11108229
PERANAN ULAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH OTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 PDF
FAHRIZAL SIREGAR - A01110159
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA GUGUGATAN CERAI DI KABUPATEN SAMBAS (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SAMBAS) PDF
NURDIANSYAH - A01110208
PERJUDIAN KOLOK-KOLOK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA PDF
RONNY PARLINDUNGAN MARPAUNG - A01109060


Powered By : Team Journal - Faculty of Law - Tanjungpura University 2013