PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG MELALUI BANDARA SUPADIO PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 188/PMK.04/2010 TENTANG IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG

RINALDI ADRIANSYAH - A11111050

Abstract


Perdagangan  internasional semakin pesat. Oleh karena itu situasi yang dihadapi oleh sumber daya manusia di lingkungan kepabeanan indonesia semakin tertinggal dalam upaya mengikuti arus perkembangan pemikiran ekonomi perdagangan internasional, apalagi dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran. Tujuan Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995Tentang Kepabeanan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006Tentang Kepabeanan adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dana kuntabilitas pelayanan publik, mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang  dan meningkatkan  efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau  keluar daerah  pabean  Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5), Pasal13 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman maka terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.04/2010 Tentang impor barang yang dibawa Oleh penumpang, awak saranapengangkut, Pelintas batas, dan barang kiriman. Letak Indonesia di persimpangan jalan dua benua dan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penyelundupan barang-barang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia.Misalnya di Kota Pontianak, masih banyak beredar barang- barang impor palsu yang seyogyanya adalah barang hasil penyelundupan. Salah satunya adalah barang KW (palsu). Barang tersebut adalah hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dibidang merek, namun masih bisa didapatkan secara transparan dipusat perbelanjaan..Saat ini juga dikenal  penjualan alat elektronik lewat pasar gelap (black market). Ditempuhnya jalur "bawah tanah" ini berkenaan untuk menghindari pajak yang cukup tinggi atas barang- barang dan jasa tertentu. Untukmewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat mendorong laju pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor  10Tahun 1995  tentang  Kepabeanan mulai diberlakukan pada tanggal 1 maret 1997. Namun karena adanya tuntutan dan masukan dari masyarakat untuk dilaksanakannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor  10Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Ini merupakan wujud nyata dari kurangnya antisipasi dari pihak-pihak terkait dalam konstruksi hukum kepabeanan Indonesia. Di lain pihak, perkembangan modifikasi normahukum bagi pengaturan. Perdagangan internasional semakin pesat. Oleh karena itu situasi yang dihadapi oleh sumber daya manusia di lingkungan kepabeanan Indonesia semakin tertinggal dalam upaya mengikuti arus perkembangan pemikiran ekonomi perdagangan internasional, apalagi dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran. Tujuan Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995Tentang Kepabeanan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006Tentang Kepabeanan adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dana kuntabilitas pelayanan publik, mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang  dan meningkatkan  efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau  keluar daerah  pabean  Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5), Pasal13 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman maka terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.04/2010 Tentang impor barang yang dibawa Oleh penumpang, awak saranapengangkut, Pelintas batas, dan barang kiriman. Perdagangan internasional melalui impor dan ekspor semakin lama menjadisemakin pesat perkembangannnya seiring dengan bertambahnya penduduk duniadan semakin beragamnya kebutuhan manusia. Meskipun demikian, tidak ada satunegara pun didunia ini yang memberikan akses yang  sebebas-bebasnya untukpemasukan barang dari negara lain, bahkan di negara-negara yang menganut sistempasar bebas sekalipun. Bahkan hambatan ini disetujui di dalam ketentuan hukuminternasional,misalnyaorganisasi badan duniaWTO memberikan hak kepada suatu negara untuk melakukan hambatan tarif terhadap barangimpor yang mengandung dumping atau subsidi. Tugas untuk mencegah hambatan masuknya barang impor dari negara lain selalu  dibebankanpada  institusi  pabean   masing-masing   negara. Institusi pabean juga diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang impor atau ekspor Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai institusi kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea  dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang didaerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun  1995  Tentang Kepabeanan  adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean. Untuk menghindari hal tersebut,maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean denganmaksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara

 

 

Kata kunci : Pengawasan, Bea cukai dan Peraturan Menteri Keuangan


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered By : Team Journal - Faculty of Law - Tanjungpura University 2013