EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGEMIS BERDASARKAN PASAL 41 AYAT 1 HURUF (b) PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010

MUHAMMAD SOLEH - A01112253

Abstract


Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan dan Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak Dalam Melakukan Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Pengemis Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.” Adapun tujuan penelitian ini sebagai untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pasal 41 ayat (1) huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 yang di lakukan oleh Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Pengemis dan untuk Mengetahui upaya yang di lakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam Melakukan Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Pengemis.

Metode Penelitian yang di gunakan yaitu Yuridis Sosiologis, artinya suatu Penelitian yang di lakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (Fact-Finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (Problem-Identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (Problem-Solution).

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa dalam melaksanakan Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian terhadap Pengemis tentu adanya tindakan yang lebih tegas lagi, walaupun sebelumnya sering kali dilakukan Penertiban (Razia), pembinaan dan pengendalian terhadap Pengemis dengan cara memberikan peringatan-peringatan, di bina dan mengendalikan terhadap pengemis mengenai sanksi yang akan di peroleh apabila tetap mengemis, akan tetapi mereka tidak menghiraukan peringatan tersebut, walaupun sebelumnya pernah mendapatkan sanksi, sanksi yang diterapkan berupa sanksi denda atau sanksi kurungan (penjara) dan yang di peroleh berupa sanksi denda, mereka mampu membayarnya, karena sudah di proses kemudian ada putusan dari pengadilan, dalam putusannya hanya membayar denda, ini membuktikan bahwa peraturan daerah kota pontianak nomor 1 tahun 2010 yang termasuk di pasal 41 ayat 1 huruf (b), sudah berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya.

Tetapi dalam kenyataannya Pengemis tersebut tetap exis dan mengemis, karena hukuman yang di jatuhi sebelumnya masih kurang tegas dan belum setimpal, dalam kata lain mereka tidak menghiraukan peringatan-peringatan dan mereka acuh tak acuh hukuman sanksi yang pernah di jatuhinya. Dalam hal ini bisa di buktikan dan di nilai dari jumlah Pengemis dari Data Dinas Sosial Kota Pontianak dari tahun 2015 sebanyak, 19 orang dan tahun 2016 sebanyak 50 orang.

 

Dengan demikian, hendaknya ada kerja sama antara pihak-pihak terkait (Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Pontianak) dengan masyarakat dan tokoh Agama dengan memberikan informasi keberadaan Pengemis (Gepeng), memberikan Dorongan dan Teguran, mengenai pekerjaan yang menyalahi aturan-aturan hukum (PeraturanDaerah), mengganggu kebudayaan masyarakat di sekitarnya, karena menyangkut masalah ketertiban umum, menyalahi ketentuan aturan hukum agama dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ada perasaan iba apapun sehingga tidak menyisihkan adanya pengemis (Gepeng).

Mengambil tindakan yang lebih tegas secara hukum, dengan cara memberikan sanksi lebih berat dan berlapis yaitu pemberian hukuman sanksi kurungan (penjara) dan hukuman tambahan berupa sanksi denda yang lebih tinggi, ini di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya kurang tegasnya penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi, di sebabkan faktor dalam fasilitas untuk menegakkan hukum tersebut tidak memadai ataupun kurang memadai, dengan demikian, pelanggaran terhadap pelaksanaan pasal tersebut masih ada, bisa jadi mengakibatkan hukum tersebut masih kurang efektif dan tidak menimbulkan efek jera apapun baginya.

 

Kata Kunci : “Efektivitas”

ngan cara memberikan peringatan-peringatan, di bina dan mengendalikan terhadap pengemis mengenai sanksi yang akan di peroleh apabila tetap mengemis, akan tetapi mereka tidak menghiraukan peringatan tersebut, walaupun sebelumnya pernah mendapatkan sanksi, sanksi yang diterapkan berupa sanksi denda atau sanksi kurungan (penjara) dan yang di peroleh berupa sanksi denda, mereka mampu membayarnya, karena sudah di proses kemudian ada putusan dari pengadilan, dalam putusannya hanya membayar denda, ini membuktikan bahwa peraturan daerah kota pontianak nomor 1 tahun 2010 yang termasuk di pasal 41 ayat 1 huruf (b), sudah berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya.

 

Tetapi dalam kenyataannya Pengemis tersebut tetap exis dan mengemis, karena hukuman yang di jatuhi sebelumnya masih kurang tegas dan belum setimpal, dalam kata lain mereka tidak menghiraukan peringatan-peringatan dan mereka acuh tak acuh hukuman sanksi yang pernah di jatuhinya. Dalam hal ini bisa di buktikan dan di nilai dari jumlah Pengemis dari Data Dinas Sosial Kota Pontianak dari tahun 2015 sebanyak, 19 orang dan tahun 2016 sebanyak 50 orang.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered By : Team Journal - Faculty of Law - Tanjungpura University 2013