PRAKTEK POLIGAMI PADA MASYARAKAT MADURA DI KELURAHAN SIANTAN TENGAH KECAMATAN PONTIANAK UTARA

MOH. HOSIS - A11112226

Abstract


Masalah perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu pula dengan perkawinan poligami.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur secara rinci mengenai prosedur dan syarat untuk seorang suami melakukan poligami.

Walaupun undang-undang sudah mengatur tentang prosedur dan syarat untuk melakukan poligami di Indonesia, namun masih ada masyarakat yang belum mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah masyarakat Madura. Dalam masyarakat Madura, di mana masalah poligami bukan hal yang sulit untuk dilakukan dan dapat dikatakan sudah menjadi kebiasaan. Laki-laki dalam masyarakat Madura begitu mudah melakukan poligami karena mereka melakukan poligami secara di bawah tangan (siri), di mana proses perkawinan keduanya dilakukan tanpa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak mendapatkan akta pernikahan yang sah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, perkawinan poligami yang dilakukan oleh laki-laki dalam masyarakat Madura tanpa perlu meminta persetujuan dari isteri maupun izin dari Pengadilan Agama.

Dalam kenyataannya, praktek poligami pada masyarakat Madura di Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Faktor penyebab terjadinya praktek poligami pada masyarakat Madura di Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara adalah karenapoligamitidakdilarangdalam agama Islam danpoligamimerupakanhaklaki-lakisertamerekatidakmengertiprosedurnyamelakukanpoligami.

Akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan poligami menjadi tidak sah karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan poligami yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) juga menjadi tidak sah dan isteri dari perkawinan poligami yang tidak sah tidak memperoleh bagian harta bersama.

Selama ini upaya yang dilakukan oleh istri pertama terhadap suami yang melakukan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah diam saja karena takut diceraikan.

 

Key Words/Kata Kunci : Poligami, Masyarakat Madura.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered By : Team Journal - Faculty of Law - Tanjungpura University 2013