PERANCANGAN POLRES KUBU RAYA

Wahyu Sanjaya

Abstract


Kepolisian Resor atau Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Di Kabupaen Kubu Raya saat ini belum memiliki Polres sehingga masyarakat Kubu Raya masih menggunakan Mapolresta Pontianak untuk mengurusi segala hal yang berhubungan dengan pihak kepolisian dan penegakan hukum. Kondisi ini jelas terasa sangat kurang efektif untuk beroperasi karena akan terjadi penumpukan masyarakat kabupaten dan masyarakat kota dalam satu lokasi yang sama. Oleh karena itu perancangan Mapolres Kubu Raya dibuat untuk memfasilitasi baik pihak aparat kepolisian maupun masyarakat di Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Analisa data dilakukan setelah seluruh data terkumpul yang kemudian dipelajari lebih lanjut untuk mendapatkan konsep perancangan yang mampu memberikan solusi permasalahan secara desain. Adapun analisa yang dilakukan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : analisa internal, analisa eksternal, analisa bentuk dan analisa struktur. Ide gagasan dalam konsep fungsi dan filosofis. Ide awal dari pemilihan bentuk didasarkan pada karakter kepolisian dan citra Kabupaten Kubu Raya itu sendiri yang kemudian dikombinasikan dengan hasil analisa internal maupun eksternal.

 

Kata kunci: Polres, Keamanan dan Ketertiban


Full Text:

PDF

References


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Gedung Negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia, 2010. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia, 2016. Keputusan Kapolri Nomor KEP.1010.IX.2016 tentang keseragaman warna cat bangunan Polri. Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta

Poerwadarminta, W.J.S. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1981. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2002. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.