KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pradnya Pradicillamayori Aurora

Abstract


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Barat merupakan unit pelaksana urusan pemerintahan daerah terkait bidang ESDM. Kantor Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat merupakan bangunan pemerintahan yang telah berdiri sejak tahun 1984 dan belum pernah mengalami renovasi secara signifikan. Kondisi kantor saat ini memiliki beberapa permasalahan terkait aspek fungsional dan teknis yang meliputi kurangnya kapasitas ruang kerja karena adanya penambahan pegawai, pembagian ruang kerja yang tidak teratur karena massa bangunan terpisah menjadi 3 bagian, serta masalah banjir karena sistem drainase yang buruk. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi faktor yang menghambat efektivitas kerja pegawai. Perencanaan ulang kantor dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas ruang agar tercipta suasana kerja kondusif yang bertujuan agar aktivitas pegawai dapat lebih produktif dan efisien. Perencanaan dilakukan melalui pengumpulan data yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan program ruang dan konsep desain dengan hasil akhir berupa visualisasi desain dan gambar kerja rancangan. Desain baru kantor berupa bangunan massa tunggal bertingkat 5 dengan lantai dasar yang berfungsi sebagai area servis dan empat lantai lainnya berfungsi sebagai area kerja pegawai. Penataan ruang kerja menyesuaikan dengan kelompok jabatan dan uraian pekerjaan sehingga alur kegiatan teratur dan efektif. Fasad menyesuaikan dengan fungsi bangunan sebagai bangunan pemerintahan melalui penerapan bentuk bangunan yang bercitra kaku dan formal.

 

Kata kunci: kantor dinas, bangunan pemerintahan, efektivitas pegawai


Full Text:

PDF PDF

References


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 1985. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 139/M.PE/1985 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2016. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2003. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.