RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KOTA SINGKAWANG

Nanang Komarudin

Abstract


Kota Singkawang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut data BPS, Kota Singkawang pada tahun 2016 memiliki jumlah penduduk sebesar 211.508 jiwa. Sebanyak 84,8% penduduk Kota Singkawang tinggal di rumah sendiri, sementara sisanya masih menyewa atau mengontrak. Sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki rumah tersebut merupakan golongan menengah ke bawah. Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2011, permasalahan tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan wacana Pemerintah dan anggota DPRD Kota Singkawang untuk membangun rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mahasiswa. Pembangunan rusunawa tersebut memerlukan suatu perencanaan yang baik dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Perencaan rusunawa ini dibuat dengan mengusung konsep vertikal atau bertingkat. Konsep tersebut direncanakan untuk memaksimalkan lahan yang tersedia. Rusunawa ini terdiri dari empat blok bangunan yang terletak secara terpisah. Denah bangunan didominasi oleh ruangan-ruangan kamar dengan jenis atau tipe yang berbeda. Denah per lantai dibuat tipikal untuk menghemat biaya konstruksi dan operasional bangunan. Perancangan Rusunawa Singkawang ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti taman, kantin, mushala, lapangan olahraga, dan jogging track. Fasade bangunan dibuat sederhana sesuai dengan fungsi bangunan. Semua perencanaan tesebut dilakukan agar tercipta hunian yang layak dan nyaman bagi para penghuninya.

 

Kata kunci: Tipikal, Vertikal, Sederhana


Full Text:

PDF PDF

References


Badan Pusat Statistik Kota Singkawang. 2016. Singkawang dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik Kota Singkawang. Singkawang

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 1975. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975, tentang pendaftaran hak-hak atas tanah kepunyaan bersama dan pemilikan bagian-bagian bangunan yang ada di atasnya. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 1977. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 tentang penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah mengenai hak atas tanah yang dipunyai bersama dan pemilikan bagian-bagian bangunan yang ada di atasnya. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 1983. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertai Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-Bagian Pada Bangunan Bertingkat. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 1992. PERMEN PU NO. 60/PRT/1992 Tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rusuna. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14/ 2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Nomor 14 Tahun 2007. Kementerian Pekerjaan Umunm dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2009 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta

Kuswahyono, Imam. 2003. Hukum Rumah Susun. Banyumedia Publishing. Jakarta

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

Subkhan, Mokh, 2008. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Cengkareng Jakarta Barat. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.