PELAKSANAAN PASAL 6 AYAT (2) HURUF d PERATURAN WALIKOTA NO. 36 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN TRONTON DAN TRUK KONTAINER DI KOTA PONTIANAK
Abstract
Skripsi ini membahas tentang Kewenangan Dinas Perhubungan Darat Atas Pelanggaran Pengawasan. Pengawasan yang dimaksud ialah yang sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bagaimana pengawasan terhadap Pengemudi atau Perusahaan Angkutan Umum Khususnya Tronton dan Truk Kontainer yang sudah diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Huruf d Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Tronton dan Truk Kontainer di Kota Pontianak. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan bahwa banyak sekali pengemudi Angkutan Umum barang khususnya tronton dan truk kontainer yang tidak memperhatikan tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan, Sebagian besar masyarakat (pengemudi angkutan umum barang khususnya tronton dan truk kontainer) menganggap remeh terhadap Peraturan Walikota tersebut, padahal seharusnya dengan adanya Peraturan Walikota tersebut para pengemudi tronton dan truk kontainer mengikuti aturan yang telah dikeluarkan, guna untuk penertiban aturan-aturan yang selama ini tidak sesuai apa yang kita inginkan bersama, demi utuk memperidah khususnya Kota Pontianak pada umumnya. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Darat untuk menanggulangi permasalahan pelaksanaan perlengkapan administrasi pengemudi perusahaan angkutan barang Khususnya Tronton dan Truk Kontainer di Kota Pontianak dalam pelaksanaan perlengkapan administrasi maka penegak hukum melakukan dengan dua cara yaitu : tindakan preventif yaitu pihak Satlantas mengadakan penyuluhan hukum tentang peraturan lalu lintas, dan tindakan refresif yaitu berupa teguran, penindakan yang tegas terhadap pelanggar seperti tilang langsung tanpa kompromi serta langsung diteruskan ke Pengadilan Negeri Pontianak.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Penertiban, Khususnya Tronton dan Truk Kontainer di Kota Pontianak.
References
Ahmad Ali, 1986, Menguak Tabir Hukum (Suatu Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta.
Bambang Sutiyoso, Aktualita Penegakan Hukum dalam Era Reformasi (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004)
Bahari Adib, 125 Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
Khawo J. Riwo, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1989.
Izzi, Muhammad. 2009. “Kajian Pungutan Liar Angkutan Barang Jalan Lintas Semarang-Palembang”. Jurnal Administrasi Pembangunan, 21 (2)
Philipus M. Hadjon, Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara), Yudika FH. UNAIR Surabaya, 1999
Prodjodikoro Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung : PT. Refika Aditama, 2003.
Purbacaraka Purnadi dan SoekantoSoerjono, Perihal Kaedah Hukum. Bandung : Alumni, 1982.
Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Bhineka Cipta, Jakarta, 2001.
Murhani Suriansyah, Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008.
Rahim R., 2000, Analisis Perusakan Jalan Akibat Overloading pada Jalan Lintas Timur Sumatera di Propinsi Riau, Suatu Tinjauan Konsep Ekonomi Transportasi, Tesis – S2 Magister Sistem dan Teknik Transportasi (MSTT), UGM Yogyakarta.
Salman Otje, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung : PT. Alumni, 2004.
Soedjono. 1977. Pungli, Analisa Hukum & Kriminologi. Bandung: PT Karya Nusantara
SoekantoSoerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
SoekantoSoerjono dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni, 1986.
Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
Sutiyoso Bambang, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
Wahjono Padmo, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
Widarnato, Agustinus. 2012. “Pengawasan Internal, Eksternal, dan Kinerja Pemerintah”.
Zebra Kapuas, Dit Lantas Polda Kalbar. Edisi 1, April 2011.
Dit Lantas Polri, Panduan Praktis Berlalu Lintas (Kegiatan Citra Pelayanan Polantas Ditlantas Polri), 2009.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
E - Journal Fatwa Law
Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University